Ikhtisar
Pada akhir 2019, Angkatan Laut Amerika Serikat memperkenalkan prosedur baru untuk melaporkan pertemuan dengan Fenomena Udara Tak Teridentifikasi (UAP). Pedoman yang diperbarui menetapkan proses formal bagi personel Angkatan Laut untuk mendokumentasikan dan melaporkan objek udara yang belum terjelaskan yang ditemui selama operasi militer dan latihan.
Pengumuman tersebut menandai perubahan penting pertama dalam beberapa dekade pada prosedur pelaporan resmi militer AS mengenai fenomena udara tak teridentifikasi. Perubahan itu mencerminkan kekhawatiran yang meningkat di Departemen Pertahanan bahwa objek yang belum terjelaskan di ruang udara militer dapat menimbulkan bahaya keselamatan penerbangan dan kemungkinan risiko keamanan nasional.
Prosedur pelaporan itu dikembangkan setelah rangkaian pertemuan penerbang Angkatan Laut yang terutama terjadi antara 2014 dan 2015, banyak di antaranya melibatkan sistem sensor canggih di F/A-18 Super Hornet pesawat yang beroperasi dari Pantai Timur AS.
Pedoman baru tersebut merupakan pergeseran penting dari stigma historis seputar pelaporan UFO dan mendorong personel militer untuk mengajukan laporan melalui jalur resmi.
Latar Belakang
Setelah ditutupnya Project Blue Book pada 1969, tidak ada proses militer terstandar yang diakui publik untuk melaporkan pertemuan udara tak teridentifikasi di seluruh angkatan bersenjata AS.
Walaupun personel militer terus melaporkan pengamatan tidak biasa secara internal, banyak penerbang menyatakan bahwa ketidakjelasan prosedur pelaporan dan kekhawatiran terhadap stigma profesional menghambat dokumentasi formal.
Setelah pengungkapan mengenai Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) pada Desember 2017, meningkatnya perhatian publik dan minat Kongres mendorong Angkatan Laut meninjau prosedurnya untuk mendokumentasikan pertemuan udara yang belum terjelaskan.
Para pejabat menyadari bahwa objek tak teridentifikasi yang beroperasi di wilayah latihan militer memerlukan analisis sistematis, terlepas dari apakah kemudian terbukti sebagai teknologi asing, anomali sensor, atau fenomena yang benar-benar belum teridentifikasi.
Prosedur Pelaporan yang Diperbarui
Pada akhir April 2019, sejumlah organisasi media melaporkan bahwa Angkatan Laut menerapkan pedoman baru bagi pilot dan personel lain untuk melaporkan pertemuan UAP.
Prosedur yang direvisi:
- Menetapkan jalur formal untuk melaporkan pertemuan udara tak teridentifikasi.
- Menstandarkan pengumpulan data pengamatan dan sensor.
- Mengharuskan laporan diajukan melalui rantai komando operasional.
- Memungkinkan informasi dianalisis oleh pejabat intelijen dan keselamatan penerbangan.
- Berupaya mengurangi stigma institusional dalam pelaporan peristiwa udara yang tidak biasa.
Pejabat Angkatan Laut menegaskan bahwa laporan harus dibuat setiap kali pesawat atau objek tak teridentifikasi memasuki wilayah operasi militer, terlepas dari apakah tampak mengancam.
Prosedur tersebut dirancang untuk meningkatkan kesadaran situasional sekaligus memastikan informasi intelijen yang berpotensi penting tetap terjaga.
Tanggapan Publik dan Pemerintah
Berita mengenai prosedur baru itu mendapat perhatian media luas dan dipandang banyak pengamat sebagai bukti bahwa militer AS menanggapi pertemuan udara tak teridentifikasi dengan lebih serius.
Juru bicara Angkatan Laut Joseph Gradisher mengonfirmasi bahwa angkatan tersebut sedang membentuk proses baru untuk menyelidiki laporan karena potensi implikasi keselamatan dan keamanan dari objek tak teridentifikasi yang beroperasi dekat pesawat militer.
Anggota Kongres juga menunjukkan minat yang meningkat untuk memahami sifat insiden yang dilaporkan, yang mendorong penilaian ulang lebih luas terhadap pengawasan pemerintah atas investigasi UAP.
Prosedur baru membantu menormalkan pelaporan di kalangan personel militer dan meletakkan dasar administratif untuk inisiatif pemerintah berikutnya.
Signifikansi Historis
Prosedur pelaporan Angkatan Laut yang diperbarui secara luas dianggap sebagai salah satu reformasi institusional awal pada era modern pengungkapan UAP.
Arti pentingnya meliputi:
- Pembentukan sistem pelaporan militer formal untuk UAP.
- Pengakuan UAP sebagai isu keselamatan penerbangan dan keamanan nasional.
- Pengurangan stigma pelaporan di kalangan personel militer.
- Peningkatan pengumpulan data operasional dan sensor.
- Landasan untuk investigasi berikutnya oleh UAP Task Force dan kemudian All-domain Anomaly Resolution Office (AARO).
Walaupun prosedur tersebut tidak mengonfirmasi sifat objek yang dilaporkan, prosedur itu menunjukkan bahwa militer AS menganggap pertemuan udara tak teridentifikasi layak didokumentasikan dan dianalisis secara sistematis.